Pencairan Honor Ke-13 Dan Thr Pns Ditentukan Dalam Sidang Kabinet

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, alokasi anggaran untuk pinjaman hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) sudah disiapkan dan tengah disarankan terhadap Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, keduanya hanya dibayarkan kepada aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia, dan Polri golongan I, II, dan III. “Untuk gaji ke-13 dan THR, kami sudah mengusulkan kepada Presiden, yang nanti akan diputuskan di sidang kabinet. Perhitungannya untuk ASN, TNI, dan Polri yang terutama kalangan pelaksana kalangan I, II, dan II. THR dalam hal ini telah disediakan,” ujar Sri Mulyani usai rapat terbatas lewat video conference, Selasa (7/4). Sementara itu, pembayaran THR dan honor ke-13 bagi PNS untuk kalangan IV dan pejabat negara akan diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tergolong THR dan honor ke-13 untuk para menteri, anggota DPR, hingga pejabat eselon I dan II di kementerian dan lembaga (K/L). “Kaprikornus dalam hal ini kami akan memberikan kepada Presiden. Presiden minta kalkulasinya difinalkan supaya nanti ditentukan dalam sidang kabinet dalam minggu-minggu ke depan,” jelas dia. Sebelumnya, ketika rapat kerja bareng Komisi XI DPR Sri Mulyani mengaku bahwa pemerintah tengah mengkaji ulang kebijakan pemberian hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, ketika ini beban anggaran negara sungguh berat menyusul sejumlah stimulus yang harus disiapkan untuk mengatasi pandemi virus korona baru atau Covid-19. Ia menyatakan, prioritas belanja negara saat ini tengah difokuskan pada penanganan Covid-19. "Kami bareng Presiden (Joko Widodo) meminta kajian untuk pembayaran THR dan honor ke-13, apakah perlu diperhitungkan lagi mengingat beban negara meningkat," kata beliau. Kementerian Keuangan memperkirakan, defisit APBN 2020 akan meningkat sampai Rp 853,07 triliun atau 5,07% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini meningkat Rp 545,77 triliun atau 117% dari target awal dalam APBN adalah defisit anggaran 1,76% PDB atau Rp 307,3 triliun. Sedangkan pemasukan negara diprediksi terkoreksi sampai 10% atau cuma akan mencapai Rp 1.760,9 triliun, sekitar 78,9% dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun. Sedangkan sisi belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan menjadi Rp 2.613,8 triliun dari yang ditargetkan dalam APBN 2020 sebesar Rp 2.540,4 triliun. Sumber : https://penanam modal.id
Sumber http://supiadi74.blogspot.com